Menu

Dasar Operasional

Landasan Hukum Dasar Operasional

            Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan peraturan Perundang-undangan sebagai  berikut :

1.      Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur;

2.      Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

3.      Undang-undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.      Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

5.      Undang-undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.      Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7.      Undang-undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8.      Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;

9.      Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;

10.   Undang-undang Nomor  30 Tahun 2007 tentang Energi;

11.   Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;

12.   Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

13.   Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Ketenagalistrikan;

14.   Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

15.   Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawban Keuangan Daerah;

16.   Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;

17.   Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Minyak dan Gas Bumi;

18.   Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

19.   Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyedian dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;

20.   Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;

21.   Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;

22.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten;

23.   Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;

24.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaaan Rencana Pembangunan Daerah;

25.   Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;

26.   Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  11;

27.   Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

28.   Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;

29.   Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;

30.   Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454.K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;

31.   Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus  2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD;

32.   Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;

33.   Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub bagian dan Seksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

wmt Joomla Module