Menu

PISAH SAMBUT KEPALA DINAS ESDM PROVINSI JAWA TIMUR

PISAH SAMBUT KEPALA DINAS ESDM PROV…

   JAKARTA - Menteri...

Giliran 566 Nelayan Tuban Kebagian Konkit Gratis

Giliran 566 Nelayan Tuban Kebagian …

Tuban, Pemerintah membagi...

Dirjen Migas Minta Nelayan Rawat Konverter Kit dari Pemerintah

Dirjen Migas Minta Nelayan Rawat Ko…

Tuban, Pemerintah terus m...

Ditjen Migas Selenggarakan Indonesia’s Oil and Gas Partnership Program 2017

Ditjen Migas Selenggarakan Indonesi…

Jakarta, Dalam rangka mem...

Yang Muda, Yang Cerita

Yang Muda, Yang Cerita

Kementerian Energi dan Su...

Prev Next
Berita

Berita (58)

PISAH SAMBUT KEPALA DINAS ESDM PROVINSI JAWA TIMUR

 

 JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa sekitar 265.000 rumah tangga di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tidak bisa menyambung listrik walaupun di wilayah tersebut ada kabel dan tiang listrik. Informasi ini ia peroleh dari Direktur PT PLN (Persero) yang membawahi provinsi DIY.


S
urabaya Senin 10 September  2018, bertempat di Ruang Kristal Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi jawa Timur  diselenggarakan acara Pisah Sambut  Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur yang dihadiri seluruh karyawan karyawti dan ASN Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Acara ini bertujuan untuk merekatkan hubungan silaturahmi antara para pejabat baru dan yang lama dengan seluruh pegawai.

Dalam sambutannya Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang lama bapak Ir. Made Sukarta CES menyampaikan selama masa tugasnya yang kurang lebih 1 tahun 3 bulan, beliau tidak bekerja sendirian itu karena ada kerjasama antara beliau dengan bapak ibu di Dinas Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Beliau memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan ada salah paham, beda penafsiran atau ada yang kurang berkenan baik itu berupa sikap, tindakan, dan perkataan. Dan beliau juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas bantuan bapak ibu di Dinas Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur selama beliau menjabat.

Harapan Bapak Ir. Made Sukarta., CES semoga di bawah kepemimpinan Bapak Ir.Setiajit   antara seluruh karyawan karyawti dan ASN Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.bisa lebih bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan/ Pemerintahan dan semakin maju kedepannya dengan program-programnya.   AAMIIN   (ARF)

Read more...

Kementerian ESDM Dorong Transformasi Teknologi Ketenagalistrikan

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng menjadi pembicara inti pada Seminar Nasional 3 Gatrik di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Depok, Kamis (12/10). Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Teknik Tenaga Listrik - Elektro (Gatrik) Universitas Indonesia dengan mengangkat tema: "Tranformasi Teknologi Ketenagalistrikan"

Dirjen Gatrik mengapresiasi acara Seminar ini mengingat saat ini Kementerian ESDM tengah berupaya untuk mendorong pemanfaatan teknologi di sektor ketenagalistrikan yang andal, berkualitas, dan ramah lingkungan guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan harga listrik yang terjangkau.

Andy juga menjelaskan tiga trend utama yang akan bertemu menjadi satu dan mengubah sistem ketenagalistrikan, yaitu: ElectrificationDecentralization, dan Digitalization. Perkembangan ke-tiga trend teknologi tersebut diprediksikan akan semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang lonjakan teknologinya akan meningkat tajam sekitar tahun 2025, dan selanjutnya berkembang pesat mengikuti teknologi yang telah ada sebelumnya, seperti telepon, radio, kulkas dan TV untuk mencapai penetrasi 80% pasar. "Perkembangan atas tiga trend teknologi ini harus diantisipasi dan dipersiapkan secara dini oleh sektor ketenagalistrikan," ungkap Andy.

Selanjutnya Andy juga menjelaskan tentang "Energy Trilemma" atau tiga faktor penting yang harus diperhatikan dalam mengelola energi, yaitu: Energy SecurityEnergy Equity, Enviromental Sustainability. Energy Security, menurut Andy adalah bagaimana kita dapat menciptakan pengelolaan pasokan energi primer yang kita miliki dan energi dari luar secara efektif, menjaga keandalan infrastruktur energi dan kemampuan untuk memenuhi demand saat ini dan masa depan. Sedangkan Energy Equity adalah menciptakan accessibility dan affordability pasokan energi untuk seluruh masyarakat. Sementara itu Enviromental Sustainability adalah menciptakan pemanfaatan energi secara bersih dan ramah lingkungan seperti antara lain, pengembangan energi terbarukan dan sumber rendah carbon lainnya, dan efisiensi di sisi supply and demand.

Penerapan "Energy Trilemma" dilakukan dengan cara penambahan kapasitas pembangkit, distribusi yang adil, harga listrik terjangkau, dan dapat diterima masyarakat secara andal, berkualitas dan ramah lingkungan. "Transformasi teknologi ketenagalistrikan akan berkembang dengan sangat cepat, untuk itu semuanya harus dapat mempersiapkan diri agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat," ungkap Andy.

Hadir dalam acara tersebut Dekan Fakultas Teknik UI Dr. Dedi Priadi, Ketua Dewan Pembina Kagatrik UI Ir MSc, beberapa guru besar, dosen, dan mahasiwa Teknik Elektro UI. Dalam sambutannya Jarman menyampaikan bahwa saat ini teknologi baterai untuk kendaraan listrik semakin maju, hanya saja harganya belum cukup murah. Ia berpesan bahwa perlu sinergi antara riset yang dilakukan perguruan tinggi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga harga baterai semakin murah dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan salah satunya kendaraan listrik. Andy menyambut baik usulan tersebut dan berharap agar hasil dari seminar ini disampaikan kepada pemerintah agar dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan di sektor ketenagalistrikan.(PSJ)

Read more...

Dirjen Migas Minta Nelayan Rawat Konverter Kit dari Pemerintah

Tuban, Pemerintah terus mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan kecil, antara lain dengan memberikan paket perdana konverter kit (konkit) sejak tahun 2016. Para nelayan penerima konkit diharapkan dapat merawat peralatan yang diterimanya secara gratis tersebut.

"Ini (konkit) dirawat ya. Di sini ada bengkel, nanti kalau ada kerusakan bisa diperbaiki. Tolong Bapak-bapak bisa merawat peralatan yang dibagikan Pemerintah," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial pada acara Pembagian Konverter Kit Untuk Nelayan kecil di Mangrove Center Tuban, Rabu (20/9) siang.

Ego mengatakan, para nelayan yang menerima paket perdana ini termasuk beruntung karena tidak semua nelayan dapat menikmati fasilitas ini. Keterbatasan anggaran Pemerintah, membuat pembagiannya harus berdasarkan prioritas. "Proses penentuan lokasi pembagian konkit merupakan kerja sama yaitu Kabupaten, Kementerian ESDM dan DPR RI. Kalau dilihat dari jumlah nelayan yang terbatas, kita bagi (konkit) berdasarkan skala prioritas," katanya.

3b24b0bd6c3a9ea57a215b2f3c6a677b.jpg

Untuk tahun ini, sebanyak 566 nelayan di Tuban memperoleh paket perdana konkit atau terbanyak dibandingkan daerah lainnya. Ini merupakan kali kedua karena tahun lalu sebanyak 330 nelayannya juga telah mendapat konkit. Paket konversi BBM ke LPG yang akan dibagikan adalah menggunakan mesin penggerak berbahan bakar bensin, tabung LPG 2 unit beserta isinya, konverter kit berikut aksesorisnya (reducer, regulator, mixer, dll) serta as panjang dan baling-baling.

Dalam dialog dengan nelayan, termasuk juga penerima peralatan tahun lalu, pada umumnya mereka tidak mengalami kesulitan dalam merawat konkit tersebut. Sebaliknya, mereka sangat berterima kasih karena merasa terbantu karena sejak menggunakan konkit berbahan bakar LPG ini, biaya operasional melaut dapat ditekan.

"Saya sudah dapat bantuan terlebih dahulu dan sudah merasakan (manfaatnya) karena selisih atau perbandingan dengan pakai bensin dan LPG, kalau saya 3 hari 1 tabung (LPG). Mungkin (nelayan) yang lain, saya tidak mengerti. Kalau menggunakan bensin, perlu 3 sampai 4 liter. Ini yang sudah saya rasakan," aku Kasnadi yang menerima paket tahun lalu.

Pembagian konkit oleh Pemerintah untuk nelayan kecil ini juga mendapat dukungan DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, pembagian konkit merupakan ide yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. (TW)

Read more...

Giliran 566 Nelayan Tuban Kebagian Konkit Gratis

Tuban, Pemerintah membagikan 566 paket perdana konverter kit (konkit) kepada nelayan Desa Suko, Widang, Jenu dan Bancar, Kabupaten Tuban. Ini merupakan kali kedua nelayan di kota tersebut memperoleh bantuan paket konkit secara gratis. Sebelumnya pada tahun 2016, sebanyak 330 paket konkit telah dibagikan ke nelayan di Tuban.

Pembagian konkit untuk nelayan di Tuban ini, secara simbolis dilakukan di Mangrove Center, Tuban, Rabu (20/9) oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial serta Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Yudha. Hadir pula dalam acara ini, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso dan Region Manager Domestic Gas MOR V, Y. Hardjono dan wakil dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.

c30301c0ab662dfc2940a9f0396e3795.JPGPembagian konkit untuk nelayan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi energi yaitu menyediakan alternatif energi yang dapat digunakan masyarakat. LPG dipilih sebagai energi alternatif yang dapat digunakan oleh nelayan karena sudah familiar di masyarakat serta kinerja mesin penggerak yang menggunakan LPG relatif sama dengan motor berdaya rendah.

Program konversi BBM ke LPG untuk nelayan juga bertujuan memberikan energi yang murah, bersih, aman dan ramah lingkungan. Selain itu juga membantu mengelola ekonomi masyarakat nelayan agar lebih sejahtera.

Nelayan Tuban yang tahun ini mendapat 566 paket perdana konkit merupakan terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Pada tahun 2017, dibagikan 16.981 paket konkit dengan anggaran Rp 120,92 miliar untuk 26 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Demak, Pasaman Barat, Banyuwangi, Jembrana, Tuban, Lombok Barat, Lombok Timur, Makasar, Gorontalo, Karangasem, Pasuruan, Cilacap, Sukabumi, Probolinggo, Mamuju, Labuhan Batu, Agam, Pemalang, Pekalongan, Lamongan, Malang, Maros, Jeneponto, Sopeng dan Kota Padang, Makassar dan Surabaya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial mengatakan, kemampuan anggaran negara untuk menyediakan paket konkit untuk nelayan sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah nelayan kecil di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, usulan maupun pelaksanaan pembagian konkit harus dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. "Proses penentuan lokasi pembagian konkit merupakan kerja sama yaitu Kabupaten, Kementerian ESDM dan DPR RI. Kalau dilihat dari jumlah nelayan yang terbatas, kita bagi (konkit) berdasarkan skala prioritas," ujar Ego.

4a6a39f120b5717438ce35e8fa5a6f8c.JPG

Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan program penyediaan, pendistribusian dan pemasangan Paket Perdana LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil di berbagai daerah seluruh Indonesia sejak 2016. Pada tahun lalu, Pemerintah telah mendistribusikan 5.473 unit paket perdana konverter kit di 10 Kota/Kabupaten pada 5 provinsi.

Menurut Ego Syahrial, program konversi BBM ke LPG bukan hanya menjadi tugas Pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan kerja sama semua pihak. Semua pihak harus terlibat dalam penyediaan alokasi gas bumi, ketersediaan dan pengoperasian infrastruktur untuk penyediaan dan pendistribusian LPG, serta jaminan ketersediaan LPG bagi para nelayan kecil pengguna menjadikan program konversi BBM ke LPG menjadi investasi bersama adalah salah satu cara.

Lebih lanjut dia mengatakan, badan usaha milik negara dan swasta dapat terlibat dalam penyediaan dan pendistribusian LPG untuk nelayan yang optimal. Selain itu, diperlukan juga keterlibatan badan usaha untuk layanan pemeliharaan konverter kit dan mesin kapal nelayan pengguna LPG, sehingga penggunaan LPG oleh para nelayan dapat dirasakan manfaatnya secara berkesinambungan.

Di samping itu, Pemerintah akan mendukung dalam seluruh aspek, yaitu aspek regulasi yang menjamin kepastian alokasi gas bumi untuk bahan baku kilang LPG, mendorong badan usaha untuk senantiasa menyediakan dan mendistribusikan LPG kepada nelayan, menetapkan harga gas bumi dan harga LPG yang optimum, menyiapkan porsi subsidi yang tepat sasaran untuk mendukung program konversi terjadi.

cdd756e4d314781964b7c168f721ae71.jpg

"Kemudian, sebagai langkah pendorong dan memasyarakatkan pemanfaatan LPG untuk nelayan, Pemerintah juga mendukung konversi dengan mendistribusikan konverter kit BBM ke LPG secara gratis," tambahnya.

Nelayan yang berhak menerima konkit nelayan harus memenuhi persyaratan, antara lain memiliki kapal dengan ukuran 5 GT, berbahan bakar bensin, memiliki daya mesin lebih kecil atau sama dengan 13 HP, menggunakan jenis alat tangkap yang ramah lingkungan serta belum pernah menerima bantuan sejenis.

Program pembagian paket perdana konverter kit BBM ke LPG dikhususkan untuk nelayan kecil dengan aktivitas mencari ikan sekitar 10 jam perhari atau bisa disebut one day fishing. Paket konversi BBM ke LPG yang akan dibagikan adalah menggunakan mesin penggerak berbahan bakar bensin, tabung LPG 2 unit beserta isinya, konverter kit berikut aksesorisnya (reducer, regulator, mixer, dll) serta as panjang dan baling-baling.

Penggunaan LPG dibandingkan BBM untuk nelayan kecil mendatangkan manfaat ekonomi yang besar. Berdasarkan penelitian dan pengalaman lapangan, penggunaan 1 tabung LPG 3 kg dapat disetarakan dengan 7 liter bensin, sehingga apabila unsur subsidi ditiadakan dalam perhitungan keekonomian, maka perbandingan nilai pengeluaran yang menjadi beban nelayan adalah Rp. 33.000 (harga 3 kg LPG non-subsidi) berbanding dengan Rp. 52.500 (harga 7 liter Bensin non-subsidi/Pertalite). Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp. 19.500 yang dapat disisihkan untuk setiap penggunaan satu tabung LPG 3 kg pada saat nelayan mencari ikan. Penghematannya mencapai 50-60%. (TW)

 

Read more...

Yang Muda, Yang Cerita

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melaksanakan Final Kompetisi Blog #15HariCeritaEnergi Dengan Tema: Energi Terbarukan dan Konservasi Energi di Balai Kartini, Jakarta pada Kamis, 14/9.

 

Kegiatan ini merupakan tahap akhir dari rangkaian Kompetisi Blog #15HariCeritaEnergi yang dimulai sejak 15 Agustus 2017. Final kompetisi dilaksanakan pada sesi Youth dan CSO Forum dalam rangkaian penyelenggaraan Indo EBTKE Conex 2017 in conjunction with Bali Clean Energy Forum (BCEF) 2017 pada tanggal 13-15 September 2017. Kompetisi ini sendiri merupakan kerja sama antara KESDM dengan International Energy Agency (IEA).

 

Dalam kesempatan ini 10 peserta diwajibkan melakukan presentasi selama kurang lebih 3 menit (elevator pitch mode) terkait #15HariCeritaEnergi yang telah ditulis pada periode 17-31 Agustus 2017. Sepuluh finalis yang diundang memiliki latar belakang pendidikan, profesi, dan cerita yang berbeda. Mereka juga menyajikan presentasi dengan bahan yang dibuat semenarik mungkin. Hadir sebagai narasumber Awang Riyadi dari Direktorat Jenderal EBTKE dan Kieran Clarke dari IEA. Sementara juri penanggap terdiri dari Dadan Kusdiana (Kepala Biro Kerja Sama, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama KESDM), Sugeng Mujiyanto (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan EBTKE), dan Ananda Setyo Ivannanto (Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia).

 

Secara umum, finalis menyampaikan pandangan, harapan, dan terobosan mereka tentang pentingnya pemanfaatan energi terbarukan (EBT) sebagai sumber energi alternatif dan penerapan konservasi energi (KE) di Indonesia. Mereka sebagai kaum milenial menceritakan kepedulian dan peran serta generasi muda dalam membawa indonesia yang lebih baik khususnya dalam menghadapi kondisi keenergian saat ini.

 

Persyaratan peserta antara lain WNI berusia 18-30 tahun dan berdomisili di Indonesia, memiliki kanal blog dan media sosial aktif dengan follower minimal 500 orang, dan aktif di forum online. Peserta diwajibkan menulis minimal satu tulisan di blog masing-masing selama 15 hari berturut-turut yang tidak harus berseri, tetapi tetap mengangkat tema energi baru terbarukan dan konservasi energi. Penulisan cerita dimulai sejak tanggal 17-31 Agustus 2017.

 

Hasil penjurian menetapkan Luca Cada Lora, Yoga Pratama, dan Marlistya Citraningrum sebagai pemenang Kompetisi Blog #15HariCeritaEnergi dan berhak memperoleh grand prize pemenang yaitu mengunjungi kantor pusat IEA di Perancis .

Melalui kegiatan ini Pemerintah berharap generasi milenial yang adaptif terhadap kecepatan informasi dan kemajuan teknologi dapat berperan dalam komunitas dan lingkungannya yang lebih luas untuk menyebarkan pemikiran yang sama mengenai pentingnya pemanfaatan dan pengembangan EBT serta penerapan konservasi energi. (RWS)

Admin (Yudha)

Read more...

Lelang WK Migas 2017: 17 Dokumen Penawaran Diambil Investor

Jakarta, Iklim investasi migas Indonesia mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini antara lain terlihat dari animo investor terhadap penawaran wilayah kerja (WK) migas putaran I tahun 2017. Hingga saat ini, tercatat 17 dokumen penawaran telah diambil investor yang berasal dari 10 KKKS, terdiri dari KKKS besar dan kecil.

"Tahun 2016, (penawaran) WK kita tidak laku, dalam sistem PSC. Sekarang walaupun kita masih nunggu bukti tanggal 18 (September) deadline pada saat penyerahan dokumen, sudah 17 yang mengakses itu (ambil dokumen) dari 10 KKKS dan KKKS-nya bukan yang KKKS yang kecil-kecil juga, kombinasi ada yang kecil dan besar," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial di Gedung Migas, Senin (11/9).

Kenyataan ini, lanjut Ego, menunjukkan bahwa para investor menilai bahwa kontrak bagi hasil gross split yang baru saja direvisi bukan sekedar pengalihan kebijakan Pemerintah, melainkan upaya Pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi migas, "Terbukti kemarin IPA memberikan presiasi, ketika kita mengadakan sosialisasi (revisi Permen Gross Split)," tandas Ego.

Dalam menyusun aturan terkait Gross Split, lanjut Ego, Pemerintah sebelumnya melakukan evaluasi dari 12 lapangan migas eksisting. Selain itu, Pemerintah juga menerima masukan dari berbagai pihak seperti IPA dan World Bank.

Sekedar mengingatkan, WK migas yang ditawarkan pada putaran I tahun 2017 berjumlah 15 WK, terdiri dari 10 WK migas konvensional dan 5 WK non konvensional. WK migas konvensional yang ditawarkan melalui penawaran langsung/direct offer:

  1. Andaman I, Lepas Pantai Aceh.
  2. Andaman II, Lepas Pantai Aceh.
  3. South Tuna, Lepas Pantai Natuna
  4. Merak Lampung, Lepas Pantai dan Daratan Banten-Lampung
  5. Pekawai, Lepas Pantai Kalimantan Timur.
  6. West Yamdena, Lepas Pantai dan Daratan Maluku
  7. Kasuri III, Daratan Papua Barat

Sedangkan WK migas konvensional yang ditawarkan melalui lelang regular adalah:

  1. Tongkol, Lepas Pantai Natuna
  2. East Tanimbar, Lepas Pantai Maluku
  3. Mamberamo, Daratan dan Lepas Pantai Papua
  • Akses Bid Document : sampai dengan 11 September 2017
  • Pemasukan Dokumen Partisipasi : sampai dengan 18 September 2017

WK migas non konvensional yang ditawarkan melalui penawaran langsung:

  1. MNK Jambi I, Onshore Jambi (Shale Hydrocarbon).
  2. MNK Jambi II, Onshore Jambi & Sumatera Selatan (Shale Hydrocarbon).
  3. GMB West Air Komering, Onshore Sumatera Selatan (CBM)

Sementara WK migas non konvensional yang ditawarkan melalui lelang reguler:

  1. GMB Raja, Onshore Sumatera Selatan (CBM).
  2. GMB Bungamas, Onshore Sumatera Selatan (CBM).
  • Akses Bid Document : sampai dengan 7 September 2017
  • Pemasukan Dokumen Partisipasi : sampai dengan 14 September 2017

 

 

Revisi Gross Split

Sebagaimana diketahui, pekan lalu Pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mensosialisasikan Peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Regulasi ini berlaku untuk kontrak-kontrak baru sejak diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2017.

Revisi Permen Gross Split memuat 8 poin penting, diantaranya komponen progresif kumulatif produksi migas, komponen progresif harga minyak, komponen progresif harga gas bumi, komponen variabel status lapangan, komponen variabel tahapan produksi, komponen variabel kandungan hidrogen-sufrida (H2S), komponen variabel ketersediaan infrastruktur dan diskresi pemerintah.

Poin perubahan pertama, tertuang pada pasal 6 (ayat 4 dan 4a) bahwa bagi hasil komponen progresif yaitu dari produksi migas. Jika produksi migas secara kumulatif di bawah 30 Million Barrels of Oil Equivalent (MMBOE), kontraktor akan mendapat bagi hasil (split) 10%. Pada Permen sebelumnya, apabila produksi migas kurang dari 1 MMBOE, kontraktor mendapat tambahan split 5%.

Poin perubahan kedua, yaitu pemberian insentif untuk pengembangan lapangan kedua dan pemberian insentif lebih tinggi apabila lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu.

Melalui Permen baru ini, Pemerintah menstimulus para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas melalui pemberian insentif tambahan split sebesar 3% jika KKKS melakukan pengembangan lapangan migas yang kedua dalam blok migas yang sama (Plan of Development/POD II).

Pada Permen sebelumnya, tambahan split sebesar 5% hanya untuk pengembangan lapangan pertama (POD I), sedangkan POD II tidak diberikan. Dengan demikian, KKKS akan termotivasi untuk melakukan pencarian cadangan migas tambahan dalam blok migas yang telah berproduksi dari lapangan migas pertama.

Perubahan poin ketiga adalah penyesuaian split yang diakibatkan komponen progresif harga minyak dan gas bumi yang tercantum pada pasal 9. Pada harga minyak, penyesuaian split kontraktor didasarkan pada formula (85-ICP) x 0,25%, dengan contoh perhitungan apabila harga minyak dibawah US$ 40 penyesuaian split kontraktor menjadi 11,25%, di Permen sebelumnya hanya 7,5%.

Selanjutnya poin keempat, adanya tambahan komponen progresif harga gas yang belum diatur pada permen sebelumnya. Formula yang ditetapkan untuk harga gas di bawah US$ 7/mmbtu (million british thermal unit), maka penyesuaian split ke kontraktor adalah (7-harga gas)x2,5%, sedangkan untuk harga gas di atas US$ 10/mmbtu maka penyesuaian split ke kontraktor adalah (10-harga gas)x2,5%.

Sebagai contoh, untuk harga gas US$ 5/mmbtu, maka kontraktor akan mendapatkan split 5%, sedangkan apabila US$ 6/mmbtu maka split ke kontraktor hanya sebesar 2,5%. Penyesuaian split tersebut dilaksanakan setiap bulan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas.

Poin perubahan kelima adalah komponen variabel fase produksi. Pada Permen ini, besaran split pada tahapan produksi sekunder sebesar 6%, sebelumnya hanya 3%. Kemudian, pada tahap tersier, besaran split mencapai 10% dari sebelumnya hanya 5%. Pada tahap ini produksi minyak menggunakan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR).

Poin keenam, perubahan terletak pada komponen variabel kandungan hidrogen-sufrida (H2S). Apabila suatu lapangan migas terdapat kandungan H2s yang tinggi, maka akan diberikan tambahan split. Misal, untuk lapangan migas yang memiliki kandungan H2S dibawah 100 part per million (ppm), maka kontraktor tidak mendapatkan split, sedangkan apabila kandungan H2Snya melebihi 4000 ppm kontraktor mendapatkan split sebesar 5%.

Poin ketujuh, perubahan tambahan split untuk wilayah kerja yang sama sekali belum tersedia infrastruktur penunjang Minyak dan Gas Bumi (new frontier), dibagi menjadi lokasi new frontier offshore mendapatkan split 2% sedangkan untuk new frontier offshore sebesar 4%. Sebelumnya tidak ada pembedaan onshore dan offshore.

Dan poin perubahan terakhir atau yang kedelapan adalah mengenai diskresi Menteri ESDM yang dapat memberikan tambahan atau pengurangan split yang didasarkan pada aspek komersialitas lapangan. Pada aturan sebelumnya, Menteri ESDM hanya dapat memberikan tambahan split maksimal 5%.

Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 tidak mengubah komponen dasar bagi hasil (base split). Besaran bagi hasil awal untuk minyak bumi yang menjadi bagian negara sebesar 57%, sisanya 43% untuk kontraktor. Sedangkan bagian negara dari gas bumi sebesar 52% dan sisanya sebesar 48% menjadi hak kontraktor. 

Read more...

Ditjen Migas Selenggarakan Indonesia’s Oil and Gas Partnership Program 2017

Jakarta, Dalam rangka memperkenalkan industri migas Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, menyelenggarakan acara Indonesia's Oil and Gas Partnership Program 2017. Kegiatan ini berlangsung 11-20 September 2017 dan diikuti 24 peserta dari 15 negara.

Negara-negara peserta Indonesia's Oil and Gas Partnership Program 2017 adalah Aljazair, Bangladesh, Belarus, Kamboja, Iran, Jepang, Yordania, Korea Selatan, Meksiko, Mozambik, Rusia, Sudan, Thailand, Timor Leste dan Venezuela.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial ketika membuka acara Indonesia's Oil and Gas Partnership Program 2017 di Hotel Ashley, Jakarta, Senin (11/9), mengatakan, sebagai negara yang memiliki keragaman energi, ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih tinggi. Di sisi lain, akhir-akhir ini produksi migas Indonesia menunjukkan penurunan. Untuk meningkatkan ketahanan energi, telah dilakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi migas, peningkatan kapasitas infrastruktur dan pengembangan migas non konvensional. Di sisi pengelolaan permintaan, dilakukan pengurangan subsidi bahan bakar serta program diversifikasi energi.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, peningkatan pertumbuhan penduduk serta menurunnya cadangan energi Indonesia, menyebabkan Indonesia membutuhkan sumber energi baru di masa depan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mendorong perusahaan nasional untuk memperluas bisnisnya ke luar negeri demi memenuhi kebutuhan domestik yang terus meningkat.

"Kenyataan ini menjadi salah satu alasan kami untuk mengundang Anda semua dalam program kemitraan ini sebagai perwakilan negara-negara yang memiliki cadangan minyak. Harapan besar kami, para peserta dalam program ini dapat berbagi informasi mengenai status potensi minyak dan gas bumi di masing-masing negara. Diharapkan juga para peserta akan dapat membuka kesempatan kerja sama dalam hal pengembangan minyak dan gas," lanjut Ego.

Untuk mendapatkan penjelasan tentang migas di Indonesia yang komprehensif, para peserta Indonesia's Oil and Gas Partnership Program 2017 akan mengunjungi Pusat Minyak dan Gas Lemigas, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Minyak Bumi di Cepu dan juga perusahaan nasional Indonesia di bidang migas seperti Pertamina, PT. PAL dan Nusantara Regas serta ExxonMobil di Cepu.

Read more...

Permen ESDM Tentang Pembinaan dan Tata Kelola BMN Pada Kegiatan Usaha Migas

Jakarta, Untuk mewujudkan tata kelola barang milik negara yang efektif, efisien dan terpadu serta meningkatkan efisiensi cost recovery melalui optimalisasi pengelolaan barang milik negara pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, perlu diatur mengenai pembinaan dan tata kelola barang milik negara pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Berdasarkan hal tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan tanggal 9 Agustus 2017 menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Tata Kelola Barang Milik Negara Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 3 aturan ini menyatakan, barang milik negara (BMN) yang digunakan untuk kegiatan usah hulu minyak dan gas bumi, pembinaannya dilakukan oleh Menteri ESDM. Dalam melaksanakan pembinaan ini, Menteri ESDM melakukan pengaturan mengenai rencana kebutuhan BMN, pengadaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, penghapusan, pemusnahan, pengamanan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan BMN.

Perencanaan kebutuhan dan pengadaan BMN

Bagian kesatu, terkait perencanaan kebutuhan BMN, dinyatakan bahwa setiap KKKS wajib melaksanakan perencanaan kebutuhan BMN untuk pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas. "KKKS melalui SKK Migas wajib melaporkan perencanaan kebutuhan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri (ESDM) dengan tembusan Kepala PPMBN pada setiap tahun berjalan," demikian bunyi Pasal 4 ayat 2.

Bagian kedua, terkait pengadaan BMN, diatur dalam Pasal 5. Ayat 1 Pasal ini berbunyi, pengadaan BMN oleh KKKS dilakukan sesuai dengn perencanaan kebutuhan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mengutamakan pemanfaatan BMN yang sudah ada.

Dalam hal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, KKKS dapat melakukan pengadaan BMN baik dari produksi dalam negeri maupun melalui impor. Sebelum melakukan pengadaan BMN, KKKS melalui SKK Migas berkoordinasi dengan PPBMN terkait ketersediaan BMN. "Ketersediaan BMN sebagaimna dimaksud pada ayat (3) merupakan BMN yang telah ada dan masih dapat dimanfaatkan dalam kegiatan usaha hulu migas," bunyi Pasal 5 ayat 4.

Pasal 6 menyatakan, dalam hal pengadaan BMN dilaksanakan melalui impor, KKKS wajib mengajukan permohonan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) kepada Dirjen Migas melalui SKK Migas untuk dilakukan verifikasi sesuai dengn ketentuan peraturan perundang-undangan. KKKS dilarang mengajukan RKBI terhadap jenis BMN yang telah ada dan masih dapat dimanfaatkan.

Selanjutnya, Dirjen Migas menandasahkan RKBI menjadi Rencana Impor Barang (RIB) dengan tembusan kepada Kepala PPBMN.

Dalam rangka melakukan monitoring dan pengawasan BMN, PPBMN dapat mengakses sistem penandasahan RKBI yang dikelola oleh Ditjen Migas.

Pada Pasal 9, diatur bahwa KKKS wajib menyampaikan laporan realisasi pembelian BMN dari hasil pengadaan kepada Kepala PPBMN melalui SKK Migas paling lambat satu bulan setelah proses pengadaan selesai.

Kemudian, dalam rangka pencatatan BMN, selain menyampaikan laporan tersebut, KKKS melalui SKK Migas menyampaikan laporan BMN yang sedang dan telah digunakan dalam kegiatan usaha migas. Laporan disampaikan secara tertulis dan atau melalui media elektronik.

Pasal 10, dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencatatan BMN, SKK Migas bersama PPBMN membangun sistem pelaporan dalam sistem aplikasi yang terpadu. PPBMN melakukan pencatatan seluruh BMN.

Penyimpanan BMN

KKKS wajib menyimpan BMN pada Tempat Penyimpanan Terpadu BMN. BMN yang dimaksud terdiri atas:

  1. Barang yang diperoleh oleh KKKS yang digunakan untuk pelaksanaan Kontrak Kerja Sama, selain tanah dan/atau bangunan, barang modal tidak bergerak, dan BMN yang diperlukan dalam keadaan darurat, mendesak, stand by dan/atau back up unit.
  2. Kelebihan BMN yang tidak digunakan oleh KKKS dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.

Dikecualikan dari ketentuan tersebut, BMN yang akan digunakan dalam kegiatan usaha migas dalam kurun waktu paling lambat 1 tahun, dapat disimpan pada gudang milik KKKS atas persetujuan Kepala PPBMN. Apabila dalam kurun waktu paling lambat 1 tahun, BMN tersebut tidak digunakan oleh KKKS maka wajib disimpan kembali ke Tempat Penyimpanan Terpadu BMN.

Pasal 12 aturan ini menyatakan, pengelola Tempat Penyimpanan Terpadu BMN, ditetapkan oleh Kepala PPBMN atas nama Menteri ESDM. Penetapan Pengelola Tempat Penyimpanan Terpadu BMN, ditetapkan mekanisme seleksi atau penunjukan langsung. Tata cara seleksi dan penunjukan langsung ditetapkan oleh Kepala PPBMN.

PPMBN menentukan kriteria kawasan dan Tempat Penyimpanan Terpadu BMN setelah berkoordinasi dengan Dirjen Migas dan SKK Migas. Kriteria kawasan Tempat Penyimpanan Terpadu, diutamakan dalam hal satu kawasan terdapat beberapa KKKS serta terintegrasi dengan pelabuhan dan bea cukai.

Jangka waktu penetapan Pengelola Tempat Penyimpanan Terpadu BMN selama 10 tahun dan dapat diperpanjang satu kali paling lama 5 tahun.

Dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa biaya penyimpanan BMN dalam Tempat Penyimpanan Terpadu dibebankan kepada KKKS. Besarannya maupun perubahannya wajib dilaporkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Terpadu BMN kepada Kepala PPBMN.

"KKKS melalui SKK Migas wajib melaporkan kepada Menteri (ESDM) melalui Kepala PBMN apabila terdapat perubahan BMN yang ditempatkan pada Tempat Penyimpanan Terpadu," bunyi Pasal 14 ayat 1.

Pemanfaatan dan penggunaan BMN

Pemanfaatan dan penggunaan BMN dapat dilakukan antara KKKS dengan:

  1. KKKS lain
  2. Pihak lain
  3. KKKS baru yang ditunjuk untuk mengelola wilayah kerja.

Pemanfaatan BMN oleh KKKS baru dengan ketentuan;

  1. Dalam hal KKKS lama menggunakan Kontrak Kerja Sama dengan mekanisme cost recovery dan KKKS baru menggunakan Kontrak Kerja Sama dengan mekanisme gross split, penggunaan BMN dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Menteri ESDM, atau
  2. Dalam hal KKKS lama menggunakan Kontrak kerja Sama dengan mekanisme cost recovery dan KKS baru menggunakan Kontrak Kerja Sama dengan mekanisme cost recovery, penggunaan BMN dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM.

Dalam melaksanakan transfer BMN, KKKS paling sedikit harus memperhatikan:

  1. Transfer BMN hanya dapat dilaksanakan antar KKKS di dalam wilayah Indonesia.
  2. Nilai pembebanan transfer BMN hanya menggunakan nilai buku atau nilai perolehan BMN.

Pemindahtanganan BMN

Pemindahtanganan BMN dilakukan melalui:

  1. Penjualan
  2. Penetapan status penggunaan
  3. Hibah
  4. Pemindhan kepemilian (transfer of title) kepada pihak lain di luar negeri atau pihak lain di dalam negeri.
  5. Beli balik (buy back) oleh pemasok/vendor/pabrikan di luar negeri atau pemasok/vendor/pabrikan di dalam negeri.

Pemindahtanganan BMN dilakukan berdasarkan usulan pelepasan/penghapusan BMN dari KKS kepada SKK Migas. SKK Migas melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi terhadap usulan tersebut dan menyampaikan usulan pelepasan.penghapusan BMN kepada PPBMN. "PPBMN mengajukan permohonan pemeriksaan administrasi fisik dan penilaian BMN kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 19 ayat 4.

PPBMN melaksanakan pemindahtanganan BMN setelah persetujuan pemindahtanganan diterbitkan ole Menteri Keuangan.

Pemusnahan BMN

Dalam Pasal 20, dinyatakan bahwa pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan dalam hal:

  1. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan.
  2. Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri ESDM cq Kepala PPBMN menetapkan persetujuan pemusnahan BMN berdasarkan usulan SKK Migas.

Pasal 25 mengatur, dalam hal akan dilakukan pemusnahan, barang yang berupa limbah sisa operasi perminyakan dan sisa operasi perminyakan dan limbah sisa produksi dalam kegiatan usaha hulu migas serta masih memiliki nilai ekonomis yang berada dalam tanggung jawab dan pengamanan KKKS, wajib mendapat persetujuan Menteri ESDM cq Kepala PPBMN.

Penghapusan BMN

PPBMN menyampaikan permohonan Keputusan Penghapusan disertai hasil pelaksanaan kegiatan. Sekjen atas nama Menteri menetapkan Keputusan Penghapusan.

Terkait Pemeliharaan BMN, dilakukan oleh KKKS secara rutin dan/atau insidental sesuai dengan program kerja dan anggaran (work programand budgeting) dan berdasarkan persetujuan SKK Migas.

Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan, Menteri ESDM melakukan pembinaan terhadap tertib administrasi pengelolaan BMN dalam rangka efektif, efisien dan optimal. "PPBMN dan Aparatur Internal Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan BMN secara berkala setiap 6 bulan," demikian bunyi Pasal 29.

Ketentuan Peralihan

Pada saat Permen ini mulai berlaku:

  1. Penyimpanan BMN di tempat penyimpanan BMN yang telah ada sebelum Permen ini berlaku, tetap diakui sampai dengan masa kontrak penyimpanan BMN antara KKKS dengan Pengelola Tempat Penyimpanan BMN berakhir.
  2. Terhadap BMN yang telah disimpan pada tempat yang telah dimiliki KKKS sebelum Permen ini berlaku, dapat dilakukan penyimpanan BMN di tempat penyimpanan tersebut sepanjang pengawasannya dilakukan oleh PPBMN.

Dalam melakukan pengawasan, PPBMN dapat menugaskan pihak lain. KKKS melalui SKK Migas wajib melaporkan daftar BMN yang disimpan pada tempat penyimpanan kepada Menteri ESDM melalui Kepala PPBMN paling lambat satu bulan setelah Permen ini berlaku dan selanjutnya dilakukan berkala setiap 6 bulan.

Dalam Ketentuan Penutup, pada saat Permen ini berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan BMN, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Permen ini.

Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Menteri ESDM memerintahkan pengundangan Permen ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Read more...

ICP Agustus 2017 Naik Jadi US$ 48,43 per Barel

Jakarta, Tim Harga Minyak Indonesia menyatakan, berdasarkan hasil perhitungan Formula ICP, harga minyak mentah Indonesia pada bulan Agustus 2017 mengalami peningkatan dibandingkan bulan Juli 2017. Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia mencapai US$ 48,43 per barel, naik US$ 2,95 per barel dari US$ 45,48 per barel pada bulan sebelumnya.

Sementara ICP SLC bulan Agustus mencapai US$ 49,17 per barel, naik sebesar US$ 2,82 per barel dari US$ 46,35 per barel pada bulan Juli 2017.

Perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama di pasar Internasional pada bulan Agustus 2017 dibandingkan bulan Juli 2017 mengalami peningkatan menjadi sebagai berikut:

  • Dated Brent naik sebesar US$ 3,08 per barel dari US$ 48,56 per barel menjadi US$ 51,64 per barel.
  • Brent (ICE) naik sebesar US$ 2,72 per barel dari US$ 49,15 per barel menjadi US$ 51,87 per barel.
  • WTI (Nymex) naik sebesar US$ 1,38 per barel dari US$ 46,68 per barel menjadi US$ 48,06 per barel.
  • Basket OPEC naik sebesar US$ 2,68 per barel dari US$ 46,93 per barel menjadi US$ 49,61 per barel.

Lebih lanjut Tim Harga Minyak menyatakan, harga minyak mentah utama di pasar Internasional mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh beberapa faktor yakni pertama, berdasarkan publikasi OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) di bulan Agustus 2017, proyeksi permintaan minyak mentah global tahun 2017 naik 0,11 juta barel per hari dibandingkan proyeksi bulan sebelumnya menjadi sebesar 96,49 juta barel per hari dan perkiraan pertumbuhan permintaan produk minyak global pada tahun 2017 telah di revisi naik 0,1 juta barel per hari dibanding laporan bulan sebelumnya, menjadi 1,5 juta barel per hari.

Kedua, berdasarkan laporan EIA (Energy Information Administration) USA, tingkat stok minyak mentah komersial dan distillate fuel oil AS selama bulan Agustus 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Juli 2017:

  1. Stok minyak mentah komersial di bulan Agustus 2017 turun 18,7 juta barel menjadi sebesar 463,2 juta barel.
  2. Stok distillate fuel oil di bulan Agustus 2017 turun 1,0 juta barel menjadi sebesar 148,4 juta barel.

Ketiga, berdasarkan publikasi IEA dan OPEC di bulan Agustus 2017, stok minyak mentah komersial negara OECD mengalami penurunan sebesar 19,2 juta barel dan 21,9 juta barel.

Terakhir, respon positif pasar yaitu pelaku pasar akan terus mengawasi tingkat penggunaan rig di Amerika Serikat (RIM 17.08.2017). Sementara itu berdasarkan data Baker Hughes Incorporated, terdapat penurunan jumlah drilling rig di Amerika Serikat yaitu turun sebanyak 4 rig dalam satu pekan di bulan Agustus 2017, menjadi 954 rig.

Untuk kawasan Asia Pasifik, peningkatan harga minyak mentah juga dipengaruhi antara lain oleh:

  1. Berdasarkan publikasi OPEC, terdapat peningkatan permintaan minyak mentah di China dan India.
  2. Berdasarkan publikasi OPEC bulan Agustus 2017, Kondisi perekonomian China terus mengalami peningkatan. 
Read more...

Menteri ESDM Tetapkan Permen Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Revisi Kontrak Gross Split

Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan tanggal 29 Agustus 2017 telah menetapkan Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa untuk meningkatkan investasi di bidang kegiatan usaha hulu migas perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan pokok yang diberlakukan dalam kontrak bagi hasil Gross Split sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 08 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil gross split.

Pasal 1 Peraturan Menteri ini menyebutkan beberapa ketentuan yang terdapat di Permen ESDM No. 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang diubah menjadi:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) pasal 6 diubah dan di antara ayat 4 dan ayat 5 disisipkan 1 ayat, yakni ayat (4a) sehingga pasal 6 mengalami perubahan.

Pasal 6 menjadi berbunyi:

1. Pada saat persetujuan pengembangan lapangan, besaran bagi hasil awal (base split) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif.

2. Komponen variabel yang dimaksud meliputi:

  1. Status wilayah kerja
  2. Lokasi lapangan
  3. Kedalaman reservoir
  4. Ketersediaan infrastruktur
  5. Jenis reservoir
  6. Kandungan karbon-dioksida (CO2)
  7. Kandungan hydrogen-sulfida (H2S)
  8. Berat jenis (Spesific Grafvity) minyak bumi
  9. Tingkat komponen dalam negeri pada masa pengembangan lapangan
  10. Tahapan produksi

3. Komponen tersebut mengacu pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permen ini.

4. Komponen progresif terdiri atas:

  1. Harga minyak bumi
  2. Harga gas bumi
  3. Jumlah kumlatif produksi migas

Pasal 6 ayat 4a berbunyi, terhadap jumlah kumulatif produksi migas, Menteri ESDM dapat menetapkan bonus produksi sebesar 0 (nol).

5. Interval komponen progresif mengacu pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Selanjutnya ketentuan di dalam Pasal 7 diubah menjadi:

1. Untuk hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu, Menteri ESDM dapat menetapkan tambahan persentase bagi hasil kepada kontraktor.

2. Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan melebihi keekonomian tertentu, Menteri ESDM dapat menetapkan tambahan persentase bagi hasil untuk negara.

3. Penetapan tambahan persentase bagi hasil dapat diberikan untuk persetujuan penngembangan lapangan yang pertama (Plan of Development 1) dan/atau pengembangan lapangan (Plan of Development) selanjutnya.

4. Persetujuan pengembangan lapangan yang pertama (Plan of Development 1), penetapan tambahan persentase bagi hasil diberikan dalam persetujuan atas rencana pengembangan lapangan yang pertama (Plan of Development 1) dengan mempertimbangkan hasil evaluasi SKK Migas.

5. Untuk persetujuan pengembangan lapangan (Plan of Development) selanjutnya, penetapan tambahan persentase bagi hasil diberikan sebelum disetujuinya rencana pengembangan lapangan (Plan of Development) selanjutnya.

Di dalam ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi :

1. Penyesuaian bagi hasil yang diakibatkan komponen progresif harga minyak bumi dan harga gas bumi dilaksanakan setiap bulan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas.

2. Evaluasinya untuk minyak bumi dilakukan berdasarkan perhitungan harga minyak mentah Indonesia bulanan.

3. Perhitungan harga minyak mentah Indonesia dihitung berdasarkan harga rata-rata minyak mentah Indoensia dihitung berdasarkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dari seluruh lapangan dalam rencana pengembangan lapangan (Plan of Development) yang telah diuji.

4. Evaluasinya untuk migas dilakukan berdasarkan realisasi perhitungan harga rata-rata tertimbangan gas bumi.

Pasal 14 juga mengalami perubahan menjadi berbunyi,"Biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor menjadi unsur pengurangan penghasilan bagian kontraktor dalam perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan pada kegiatan usaha hulu migas."

Di antara pasal 25 dan pasal 26 disisipkan pasal 25A, yang sehingga berbunyi:

a. Terhadap penunjukan PT Pertamina (Persero) atau afiliasinya sebagai pengelola wilayah kerja yang belum ditetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak kerjasamanya, bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak kerja sama yang akan diberlakukan wajib mengikuti ketentuan dalam Permen ini.

b. Bentuk dan ketentuan ketentuan-ketentuan pokok kontrak kerja sama yang telah ditetapkan dan digunakan dalam proses penawaran wilayah kerja yang masih berlangsung dan belum ditandatangani, KKKS wajib menyesuakian dengan ketentuan dari Permen ini.

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Menteri ESDM memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116. 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

wmt Joomla Module