Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dan PJU Gelar Focus Group Discussion Minta Pengalihan PI 10 Persen pada WK Kangean, Ketapang dan WMO Cepat Direalisasikan

Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dan PJU Gelar Focus Group Discussion

Minta Pengalihan PI 10 Persen pada WK Kangean, Ketapang dan WMO Cepat Direalisasikan

            Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Minyak dan Gas (Migas) Provinsi Jawa Timur, yakni PT Petrogas Jatim Utama (PJU) menggelar Focus Group Discussion, di Ruang Binaloka Adikara Kantor Gubernur Jawa Timur, pada Kamis 5 Desember 2019.

            Focus Group Discussion (diskusi bersama)mengenai Percepatan Pengalihan Participating Interest (PI) 10 Persen pada Wilayah Kerja (WK) Kangean, WK Ketapang dan WK West Madura Offshore (WMO) tersebut, dengan tajuk Antara Harapan dan Realisasi, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Dr Ir Heru Tjahjono MM.

            HadirKepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Setiajit SH MM, Direktur Utama (Dirut) PJU Ir Warno Harisasono MEng, Dirut PT Mandiri Mitra Pratama (MMP) Mahakam Wahyu Setiadji, serta pejabat dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep.

            Sebelum memasuki acara penting yang paling ditunggu, yakniFocus Group Discussion (diskusi bersama) yang menghadirkan beberapa narasumber. Ditampilkan terlebih dahulu, pemaparan oleh Dirut MMP Mahakam Wahyu Setiadji sebagai Keynote Speech mengenai Success Story MMP Mahakam PI 10 Persen.

            MMP Mahakam merupakan BUMD Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian mendirikan anak perusahaan PT MMP Kutai Mahakam dan berkerjasama dengan Pertamina Hulu Mahakam (PMH) telah sukses mengelola WK Blok Mahakam yang kaya akan gas dengan menerima tawaran PI 10 persen dari blok tersebut.

            Acara selanjutnya, Focus Group Discussion (diskusi bersama) dengan durasi yang sangat panjang dan alot, menghadirkan narasumber untuk sesi pertama, dengan topik Pemahaman Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 dan PI bagi Daerah, yakni Kepala Bagian Legal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Safriansyah, Kepala Hukum Direktorat Minyak dan Gas Alfansyah, Kepala Subdit Pengembangan PI Joko Hadi, serta Kepala Divisi Legal Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) Hadariyat.

            Sedangkan narasumber pada sesi kedua, dengan topik Proses PI pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dan Kesesuaian dengan Production Sharing Contract (PSC), antara lain Kepala Divisi Legal SKK Migas Hadariyat, Dirut PJU Warno Harisasono, PT Kangean Energi Indonesia (KEI) Madi, PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) Winahar, dan PT Petronas Carigali Ketapang 2 Limited (PCK2L) Damayanti Rini.

            Maksud dilaksanakannya kegiatan Focus Group Discussion (diskusi bersama) ini, yakni sesuai Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Bahwa pada hakekatnya meminta agar pengalihan PI 10 persen dari WK Kangean, WK Ketapang dan WK WMO di Jawa Timur, dari K3S kepada pemerintah daerah melalui anak perusahaan BUMD sebagai pengelola diharapkan untuk cepat direalisasikan.

            “Kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, dan kita bisa bersama-sama dalam Focus Group Discussion atau diskusi bersama untuk percepatan pengalihan PI yang 10 persen di wilayah Jawa Timur, dalam rangka mendukung bagi usaha untuk mendapatkan PI 10 persen pada wilayah kerja, yang perlu disorot di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep,” ucap Sekda Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono.

            Menurutnya, sebetulnya prinsipnya, khan gini. “Kita ini nagih dan butuh penjelasan, yang sejak tahun 2017 masih tidak lunas,” tegasnya. Diharapkan diskusi bersama ini, dilanjutkan agar diselesaikan.

            Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Setiajit mengatakan, terkait mekanisme pengalihan PI 10 persen pada tiga wilayah perusahaan migas di Jawa Timur. Yakni, yang pertama WK WMO di Kabupaten Bangkalan. Yang kedua, WK Migas Ketapang di Kabupaten Sampang yang dikelola oleh PCK2L. Dan, yang ketiga adalah WK Kangean di Kabupaten Sumenep yang dikelola oleh KEI.

            Lanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan BUMD Provinsi Jawa Timur PJU telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan tahapan-tahapan, sebagaimana Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tersebut.

            Langkah yang pertama, Gubernur Jawa Timur telah mengirim surat, perihal realisasi PI 10 persen kepada wilayah kerja migas di Jawa Timur tertanggal 6 Juni 2017 kepada Menteri ESDM. Lantas, dari surat gubernur tersebut, SKK Migas berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur perihal penawaran PI 10 persen untuk KEI dan Ketapang.

            Selanjutnya, merujuk surat SKK Migas tersebut. Berdasarkan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016, gubernur telah menyampaikan surat penunjukan BUMD yang akan menerima dan mengelola dari 10 persen kepada SKK Migas. Dan, SKK Migas telah meminta kepada K3S untuk mengirimkan surat penawaran kepada BUMD yang telah ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur tersebut. Namun dari tiga K3S, baru dua yang mengirimkan surat penawaran, yaitu KEI dan PCK2L. Sedangkan WMO masih belum sempat menulis surat penawaran.

            ”Nah, dalam hal pengalihan PI 10 persen. Sesuai Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016, PJU sebagai BUMD yang ditunjuk untuk mengelola 10 persen pada tiga WK, yaitu WKWMO, WK Ketapang dan WK Kangean. Dan juga telah melakukan banyak koordinasi dengan Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep,” jelasnya.

            ”Bahkan, beberapa hari lalu, Pak Bupati Sumenep juga menanyakan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur mengenai progres KEI terhadap PI ini,” tambahnya.

            Mengenai PI 10 persen ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara khusus, melibatkan internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar untuk turut mengawal. ”Artinya, kami dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur senantiasa akan mengawal PJU agar WMO, Ketapang dan Kangean untuk segera menyelesaikan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tersebut. Dan tentunya, kami mohon bantuan dari Pak Dirut PJU dan seluruh jajaran direksi agar senantiasa juga kompak, baik secara internal maupun eksternal, sehingga PI 10 persen migas ini, bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” terangnya.

            Selain itu, kepada K3S, dimohon untuk melakukan komitmen ini terhadap pelaksanaan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016. ”Permen ini dibuat bersama-sama dan juga dilaksanakan bersama-sama, keterkaitan dengan tahapan-tahapan tersebut, kami juga siap untuk segera melaporkan kepada Menteri ESDM yang baru, dan mohon petunjuk agar ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tuturnya. (rinto/adv)