Menu

Perbanyak Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik, Jonan Minta Pemerintah Daerah Ikut Fasilitasi

Perbanyak Stasiun Pengisian Kendara…

Perbanyak Stasiun Pengisi...

Ditjen Migas Selenggarakan Indonesia’s Oil and Gas Partnership Program 2017

Ditjen Migas Selenggarakan Indonesi…

Jakarta, Dalam rangka mem...

Yang Muda, Yang Cerita

Yang Muda, Yang Cerita

Kementerian Energi dan Su...

Groundbreaking PLTU Jawa 4, Menteri ESDM Amanatkan Penggunaan Tenaga Kerja Setempat

Groundbreaking PLTU Jawa 4, Menteri…

Menteri Energi dan Sumber...

Lantik Anggota DEN dan Pejabat Kementerian ESDM, Jonan: Buat Kebijakan yang Masuk Akal dan Dapat Dilaksanakan

Lantik Anggota DEN dan Pejabat Keme…

Menteri Energi dan Sumber...

Prev Next

Perbanyak Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik, Jonan Minta Pemerintah Daerah Ikut Fasilitasi

Perbanyak Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik, Jonan Minta Pemerintah Daerah Ikut Fasilitasi

Perbanyak Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik, Jonan Minta Pemerintah Daerah Ikut Fasilitasi

0
 
 

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR:531.Pers/04/SJI/2019

Tanggal: 24 Agustus 2019

Perbanyak Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik, Jonan Minta Pemerintah Daerah Ikut Fasilitasi 

 

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Progam Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan sebagai payung hukum bagi kendaraan listrik. Dengan adanya payung hukum pengembangan kendaraan bermotor listrik (KBL) ini didorong adanya penyediaan infrastruktur pengisian bagi KBL berbasis baterai, yang meliputi fasilitas pengisian ulang (charging).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan, saat ini sekitar 2.000 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang sudah beroperasi, dan untuk mendukung kebijakan tersebut, perlu adanya penambahan SPKLU agar memudahkan pengguna menemukan lokasi pengisian ulang baterai. SPKLU tersebut hendaknya di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

"Ada sekitar 7.500 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dioperasikan di bawah Pertamina, dan itu bisa kerjasama untuk dipasangkan SPKLU. Kemudian bisa dipasang juga di kantor-kantor publik atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah," terang Jonan, di Denpasar, Bali, Rabu (21/8).

Selain itu, Jonan mengungkapkan SPKLU juga dapat dipasang di fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang saat ini sedang gencar dibangun oleh Pemerintah pusat maupun daerah. Banyaknya pusat perbelanjaan menurut Jonan juga perlu dipasang SPKLU, agar para pengunjung dapat dengan mudah menemukan tempat pengisian ulang baterai.

Keberadaan SPKLU ini harus mempertimbangkan kemudahan akses oleh pemilik KBL Berbasis Baterai, disediakan tempat parkir khusus SPKLU dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Jonan menjelaskan, penggunaan KBL serta jumlah SPKLU akan berjalan dengan baik jika pemerintah daerah juga memberikan dukungannya.

"Ini tergantung dari dorongan pemerintah daerah. Saya sangat berharap setiap gubernur dan setiap kepala daerah, bupati atau walikota mendorong ini dan memfasilitasi. Saya kira PLN akan senang, karena mindsetnya sekarang itu bukan orang butuh listrik cari PLN, tapi PLN butuh pelanggan untuk jual listrik lebih banyak," tandasnya. (arf)

Last modified onTuesday, 27 August 2019 09:47
back to top

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

wmt Joomla Module