Menu

Rapat Koordinasi Teknis Informasi Geospasial Tematik (rakortek Igt) Tahap I Tahun 2017

Badan Informasi Geospasial (BIG) mengadakan Rapat Koordinasi Teknis Informasi Geospasial Tematik (Rakortek IGT) Tahap I Tahun 2017, hari Kamis, 23 Februari 2017, di Ruang Binakarna, Hotel Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan. Rapat Koordinasi dibuka oleh Kepala BIG, dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) yang menjadi Walidata IGT, Perwakilan Pemerintah Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi, serta Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dari Kementerian ESDM diwakili oleh perwakilan dari Pusdatin, dan perwakilan Badan Geologi sebagai 10 (sepuluh) Walidata IGT (PAG 2 tema, PSG 1 tema, PVMBG 4 tema, dan PSDMBP 3 tema).

Pembahasan paparan dimoderatori oleh  Yusuf  Surachman, dengan materi Hasil Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta 2016 dan Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta 2017 (oleh Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Arahan Pelaksanaan Renaksi Kebijakan Satu Peta, Kompilasi dan Integrasi Tahun 2017 (oleh Deputi Bidang IGT BIG) dan Sistem Pemantauan pada Kebijakan Satu Peta Tahun 2017 (oleh Deputi II Kantor Staf Presiden).

 

Hasil workshop Kelompok IGT yaitu Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Perpres No. 9/2016) ditujukan untuk penyediaan peta tematik yang berkualitas sebagai dasar dalam penyusunan tata ruang daerah. KSP merupakan inti dari UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial, Pokja dan walidata memiliki posisi yang strategis dalam mendukung percepatan penyelesaian target kegiatan KSP, Melalui KSP diharapkan dapat menyelesaikan konflik/tumpang tindih pemberian izin/pengelolaan wilayah, Rencana Aksi (Renaksi) Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) mencakup 85 (delapan puluh lima) IGT.

 

Target Renaksi tahun 2016 adalah 78 (tujuh puluh delapan) tema dengan wilayah prioritas Pulau Kalimantan; 63 (enam puluh tiga) tema telah terintegrasi dan 15 (lima belas) dalam proses integrasi. Target penyelesaian Kebijakan Satu Peta dalam 4 (empat) tahun adalah 2016 Pulau Kalimantan, 2017 : Pulau Sumatra dan Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, 2018 : Pulau Papua dan Maluku, Pulau Jawa dan 2019 : Perbaikan. Diantara IGT yang belum terintegrasi adalah peta RTRW wilayah Kalimantan, dimana ditemukan beberapa permasalahan; dari hasil review ditemukannya 24 (dua puluh empat) Perda yang perlu direvisi. Tahap awal penyelesaian peta RTRW akan dibenahi 3 (tiga) peta tematik terlebih dahulu yaitu: peta administrasi, peta RTRW dan peta kawasan hutan. Revisi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah membutuhkan waktu, sementara Peta Tata Ruang menjadi dasar pemberian ijin. Dalam hal peta tataruang masih memerlukan revisi maka sesuai dengan amanat Perpres 9/2016 hasil integrasi data KSP dapat menjadi dasar untuk pemberian ijin.

 

Kedepannya, BIG akan melakukan pemetaan dengan skala yang lebih besar (hingga 1:5.000) sesuai tuntutan kebutuhan dalam pembangunan nasional. Kebijakan Satu Peta hanya dapat diwujudkan melalui aksi nyata yang didukung oleh (1). Dasar Regulasi, (2). Dorongan Pemerintah, (3). Komitmen Kuat K/L sebagai Walidata dan (4). Peran serta aktif Pemerintah Daerah. Pelaksanaan renaksi di lokasi prioritas Sumatera dan Sulawesi sudah disiapkan oleh masing-masing K/L, terkait penambahan lokasi Bali Nusa Tenggara seluruh K/L meminta surat dari Kemenko Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Harian Kebijakan Satu Peta untuk pembahasan di Internal K/L. Setelah selesai pembahasan di tingkat masing-masing K/L atas penambahan lokasi selanjutnya akan dilakukan finalisasi bersama antara K/L, Sekretariat PSKP dan Kantor Staf Kepresidenan.

back to top

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

wmt Joomla Module